PILKADA DKI

Pilkada Serempak 2017

Kehidupan manusia di dalam masyarakat, memiliki peranan penting dalam sistem politik suatu negara. Manusia dalam kedudukannya sebagai makhluk sosial, senantiasa akan berinteraksi dengan manusia lain dalam upaya mewujudkan kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup manusia tidak cukup yang bersifat dasar, seperti makan, minum, biologis, pakaian dan papan (rumah). Lebih dari itu, juga mencakup kebutuhan akan pengakuan eksistensi diri dan penghargaan dari orang lain dalam bentuk pujian, pemberian upah kerja, status sebagai anggota masyarakat, anggota suatu partai politik tertentu dan sebagainya.

Setiap warga negara, dalam kesehariannya hampir selalu bersentuhan dengan aspek-aspek politik praktis baik yang bersimbol maupun tidak. Dalam proses pelaksanaannya dapat terjadi secara langsung atau tidak langsung dengan praktik-praktik politik. Jika secara tidak langsung, hal ini sebatas mendengar informasi, atau berita-berita tentang peristiwa politik yang terjadi. Dan jika seraca langsung, berarti orang tersebut terlibat dalam peristiwa politik tertentu.

Budaya politik, merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat dengan ciri-ciri yang lebih khas. Istilah budaya politik meliputi masalah legitimasi, pengaturan kekuasaan proses pembuatan kebijakan pemerintah, kegiatan partai-partai politik, perilaku aparat negara, serta gejolak masyarakat terhadap kekuasaan yang memerintah.

Kegiatan politik juga memasuki dunia keagamaan, kegiatan ekonomi dan sosial, kehidupan pribadi dan sosial secara luas. Dengan demikian, budaya politik langsung mempengaruhi kehidupan politik dan menentukan keputusan nasional yang menyangkut pola pengalokasian sumber-sumber masyarakat.

Dengan mengetahui isu politik yang ada di Indonesia, sebagai masyarakat yang aktif diharapkan ikut menanggapi bahkan andil dalam penyelesaian permasalahan politik yang ada.

Liputan6.com, Jakarta - Sejumlah nama tenar mulai bermunculan dan mendeklarasikan diri maju dalam gelaran Pilkada DKI Jakarta 2017. Sosok Wali Kota Bandung Ridwan Kamil menjadi 1 dari sekian nama yang santer akan maju dalam pilkada DKI nantinya. Bagaimana popularitasnya?

Hasil beberapa lembaga survei mengenai Pilkada DKI Jakarta 2017 yang dihimpun Liputan6.com, pada Senin (29/2/2016) menunjukkan, popularitas pria yang kerap disapa Emil ini berada di  bawah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Gubernur DKI yang kerap disapa Ahok ini memiliki popularitas tinggi dibanding nama-nama yang mulai berseliweran.

Berdasarkan survei Centre Strategic and Internasional Studies (CSIS), tingkat popularitas Ahok melampaui nama populer lain yang disebut-sebut akan maju dalam Pilkada DKI 2017.

"Dari tingkat popularitas, nama Basuki Tjahaja Purnama masih belum bisa tersaingi, Ahok tingkat popularitasnya ada pada angka 94 persen," ujar Peneliti CSIS, Arya Fernandes, saat menyampaikan hasil survei mengenai Survei Pra Pilkada DKI Jakarta 'Calon Independen vis a vis calon Partai' di Kantor CSIS, Jalan Tanah Abang III, Jakarta, Senin 25 Januari 2016.

Di bawah nama Ahok, menurut Arya, ada nama Tantowi Yahya yang tingkat popularitasnya mencapai 81 persen dan dilanjutkan dengan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil pada posisi 71,25 persen.

"Walaupun dalam survei tingkat elektabilitas Ahok 45 persen, sedangkan Ridwan Kamil hanya kisaran 15 persen, namun ada kecenderungan orang yang tidak puas dengan kinerja pemerintahan (Ahok) akan memilih Ridwan Kamil," ujar Arya di Kantor CSIS, Jalan Tanah Abang III, Jakarta, Senin 25 Januari 2016. ‎

Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) juga menunjukkan, Ahok unggul jauh dari para bakal calon pesaingnya. Direktur Eksekutif SMRC Djayadi Hanan di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Rabu 14 Oktober 2015 membeberkan, Ahok lebih populer ketimbang calon lawan-lawannya.‎

Dalam survei ini, mayoritas responden mendukung Ahok kembali memimpin DKI Jakarta. Ahok mendapat dukungan sebesar 23,5 persen, sedangkan Ridwan Kamil 3 persen, dan Fauzi Bowo atau Foke 2,1 persen.

Emil Paling Disuka

Walaupun popularitasnya di bawah Ahok, Emil menjadi salah satu bakal calon gubernur yang paling disukai.  Hasil survei Cyrus Network mengenai pilkada DKI Jakarta, Ridwan Kamil menjadi paling paling disukai untuk menjadi pimpinan Ibu Kota. Popularitasnya melebihi Gubernur DKI Jakarta saat ini, Ahok.

"Untuk yang paling disukai Ridwan Kamil 72 persen, Tri Rismaharini 71 persen, baru Gubernur Basuki Tjahaja Purnama 67,2 persen," ucap Managing Director Cyrus Network Eko David di Jakarta, Rabu 11 November 2015.

Menurut dia, popularitas Emil dan Risma juga meningkat. Jika sebelumnya, popularitas mereka di Jakarta hanya 73 persen dan 74 persen maka dalam survei terakhir 2 nama ini memperoleh popularitas 81 persen dan 80 persen.

Survei Cyrus Network juga memunculkan Emil dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini berpotensi menjadi saingan terberat Ahok jika maju sebagai incumbent dalam Pilkada DKI 2017.

Direktur Eksekutif Cyrus Network Hasan Nasbi pada Kamis 7 Mei 2015 melihat, ada upaya serius yang dibungkus rapi dengan sangat elegan untuk menarik perhatian publik. Dugaan awal terlihat pada momen Konferensi Asia-Afrika (KAA) beberapa waktu lalu di Jakarta dan Bandung.

Cyrus Network menanyakan kepada responden tanpa memberikan pilihan nama maupun foto/gambar tokoh. Hasilnya ada 3 nama yang mempunyai penilaian tertinggi, yakni Ahok sebesar 96,6% disusul Risma 74,5% dan Emil 73%. Sementara sejumlah tokoh nasional lainnya seperti Menteri Susi, Prabowo Subianto, Wagub Djarot, Haji Lulung, Fauzi Bowo, dan lainnya tingkat popularitasnya masih di bawah 50%.

Sementara tingkat kesukaan kesukaan terhadap ketiganya hampir seimbang. Ahok mendapat poin 62%, sedangkan Emil 62,7% dan Risma 65,6%.

Jakarta (ANTARA News) - Hasil survei terbari dari Sinergi Data Indonesia (SDI) menyebutkan, tingkat dukungan publik (elektabilitas) bakal calon gubernur (cagub) DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menduduki urutan pertama dianatara 10 kandidat lain dengan perolehen suara responden 41,0 persen.

Direktur eksekutif SDI Barkah Patimahu didampingi pengamat politik dari IPPI Agung Suprio mengemukakan hal tersebut kepada pers di Jakarta, Minggu dalam diskusi tentang "Calon Independen vs Parpol"  pada Pilgub DKI Februari 2017.

Barkah menjelaskan, elektabilitas cagub DKI berdasarkan survei SDI pada 1-12 Februari 2016, menggunakan metodologi "Multistage Random Sampling" berupa penyebaran kuesioner dan wawancara tatap muka, dengan jumlah responden 500 orang se-DKI, serta tingkat kesalahan 4,47 persen.

Selanjutnya urutan kedua dan seterusnya Ridwan Kamisl (12,4 persen), Tri Rismaharini (5,8 persen), Rano Karno (5,2 persen), Hidayat Nur Wahid (3,6 persen), Adhyaksa Dault (3,4 persen), Tantowi Yahya (2,8 persen), Djarot Saiful Hidayat (2,0 persen), Sandiaga Uno (1,8 persen), Anis Matta (0,8 persen) dan rahasia/tidak tahun 21,2 persen.

Barkah mengatakan, beberapa alasan tingkat elektabilitas Ahok tinggi, yaitu pertama tingkat popularitas paling tinggi yaitu mencapai 97,2 persen, kedua tingkat kesuksesan dalam pembangunan DKI 74,2 persen, ketiga dalam pelaksanaan pemerintaan juga dinilai baik mencapai 72,20 persen dan keempat unsur kepribadian Ahok dilihat dari ketegasan dan kejujuran tinggi mencapai 81,0 persen.

Barkah memprediksi, akan ada dua skenario bakal calon gubernur DKI pada pilkada Februari 2017, pertama calon perseorangan (independen) dengan calon dari koalisi gabungan parpol dipimpin PDIP dengan kandidat antara lain  Tri Rismaharini (walikota Surabaya), Ganjar Pranowo (gubernur Jateng) dan Sandiaga Uno (pengusaha).

Skenerio kedua, yaitu ada tiga cagub DKI, yaitu calon perseorangan (independen), calon yang diusung koalisi pimpinan PDIP, calon yang diusung oleh koalisi pimpinan Gerindra.

Sementara itu, pengamat politik dari Indonesia Public Policy Institute (IPPI) Agung Suprio menambahkan, jika PDIP dan Gerindra mampu berkoalisi diperkirakan akan mampu mengalahkan calon petahana pada Pilgub DKI, dengan syarat calon tersebut mampu menampilkan visi dan misi dengan program yang bagus kepada masyarakat di DKI, seperti meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin, mengatasi kemacetan, banjir dan infrastruktur jalan.

Pengertian tentang Polling

Pemilu Menurut Para Ahli

1.      Menurut (Ramlan, 1992:181) Pemilu diartikan sebagai “ mekanisme penyeleksian dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai.

2.      Menurut Harris G. Warren dan kawan-kawan, pemilu merupakan: “Elections are the accostions when citizens choose their officials and cecide, what they want the government to do. ng these decisions citizens determine what rights they want to have and keep.”

3.      Menurut Ali Moertopo pengertian Pemilu sebagai berikut: “Pada hakekatnya, pemilu adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankn kedaulatannya sesuai dengan azas yang bermaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Pemilu itu sendiri pada dasarnya adalah suatu Lembaga Demokrasi yang memilih anggota-anggota perwakilan rakyat dalam MPR, DPR, DPRD, yang pada gilirannya bertugas untuk bersama-sama dengan pemerintah, menetapkan politik dan jalannya pemerintahan negara”.

4.      Menurut Suryo Untoro “Bahwa Pemilihan Umum (yang selanjutnya disingkat Pemilu) adalah suatu pemilihan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, untuk memilih wakil-wakilnya yang duduk dalam Badan Perwakilan Rakyat, yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dan Tingkat II (DPRD I dan DPRD II)

Pemilu Adalah pemilihan umum.Menurut UU No.8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam pasal 1 angka 1 disebutkan pemilihan umum, selanjutnya disebut pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahassia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengertian dalam undang – undang ini juga sama persis dengan UU.No. 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu.

Dari pasal 1 UU.No.8 tahun 2012 dengan UU.No.15 tahun 2011 terlihat bahwa Pemilu ditujukan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD),Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD ) baik provinsi dan kabupaten / kota (berdasar angka 2 Pasal 1 UU.No.8 tahun 2012 dan UU.No.15 tahun 2011).Selain memilih anggota legislatif seperti yang telah dipaparkan diatas, Pemilu juga untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden .Berkenaan dengan hal tersebut maka diatur dalam UU.No.42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Bila kita amati pengaturan mengenai Pemilu tidak hanya diatur dalam satu undang – undang saja, sehingga muncullah pemikiran sebenrnya apakah hakikat dari pemilu sampai diatur dalam beberapa kebijakan ?

Didepan telah disinggung pengertian Pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat. Kedaulatan berarti kekuasaan tertinggi atau mutlak. Bila digabung dengan kata rakyat maka kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Rakyat memiliki hak untuk menentukan roda pemerintahan melalui suaranya dalam Pemilu.Berdasar UU.No.8 tahun 2012 dan UU.No.15 tahun 2011 Pemilu tidak hanya  ditujukan untuk memilih badan legeslatif saja tetapi untuk memilih esekutif juga.Kedua lembaga tersebut merupakan   2 dari beberapa lembaga tinggi yang ada di Indonesai. Dengan demikian jelaslah bahwa masa depan Indonesia berada di tangan rakyat sendiri karena lembaga – lembaga tinggi tersebut dipilih oleh rakyat. Sehingga muncullah konsep bahwa pemerintahan dari oleh dan untuk rakyat.Karena sesungguhnya orang – orang yang duduk dalam lembaga tinggi tersebut juga berasal dari rakyat. Hal ini tentu juga sesuai dengan konsep negara demokratis.

Karena Pemilu menentuka masa depan suatu bangsa maka dalam pelaksanaanya juga terdapat asas – asas yang memuat prinsip pemilu. Asas ini meliputi langsung, umum, bebas, rahasia jujur, dan adil (terdapat dalam pasal 2 UU .No.8 tahun 2012 dan UU.No.15 tahun 2011). Meski dasar – dasar pelaksanna Pemilu terdapat dama undang – undang namun dalam prakteknya masih banyak terjadi penyimpangan, misalnya suap bagi para calon pemilih.

Analasis yang dapat saya sampaikan siapapun orang yang akan kita pilih sebagai gubernur pun harus tetep kita hormati dan percaya akan kinerja dan potensi untuk membangun Jakarta atau Indonesia lebih baik.

Poling dari masyarakat yang paling berpengaruh dengan ada nya pemilihan gubernur sendiri, dengan adanya pemilihan pun masyarakat dapat memilih sesuai keinginannnya dengan cara melihat dari sisi baiknya atau kinerja terdahulunya. Memilih pun harus dengan teliti dan bijaksana bukan karena hal mengikuti orang lain, tetapi percaya akan hal membangun Jakarta lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

http://hatinuranisanubari.blogspot.co.id/2016/04/pilkada-serempak-2017.html